Tiga Lembaga Sepakat Sensor Infotainment

ARYANI KRISTANTI

Rabu, 14 Juli 2010 | 19:17 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta – Tiga lembaga: DPR, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran bersepakat menjadikan infotainmen, reality show dan siaran sejenis dari faktual menjadi nonfaktual. Konsekuensinya, seluruh siaran itu wajib dikenakan sensor.

“Artinya siaran-siaran itu  tidak bisa dikategorikan sebagai tayangan berita lagi. Kesimpulan ini merupakan pedoman kita semua dan mengikat di antara kita” kata TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Penyiaran yang jadi pimpinan rapat dengar pendapat, Rabu (14/7) sore ini.

Rapat Dengar Pendapat itu digelar menyusul kontroversi di kalangan praktisi pers dan infotainmen kalau program tayangan televisi itu tak bisa dikategorikan berita. Pekan lalu, Komisi Penyiaran dalam rakornasnya memutuskan memindahkan program siaran itu ke kategori nonfaktual. Dengan demikian, program siaran ini diwajibkan ikut sensor.

Komisi Penyiaran beralasan, pemindahan siaran infotainmen menjadi  tayangan di luar berita karena sering melanggar aturan jurnalistik dan menabrak wilayah privasi sumber. Selain juga banyak pengaduan yang muncul dan diterima oleh KPI.

Saat menyusun kesimpulan pada rapat dengan DPR dan Dewan Pers, Ketua Komisi Penyiaran  Dadang Rahmat Hidayat minta agar KPI bisa memberikan sanksi administratif kepada infotainmen, reality show dan sejenisnya. Sanksi administratif bisa berupa peneguran hingga menghentikan siaran.

KPI merujuk Undang-Undang No 32 Tahun 2002 soal Penyiaran. Juga tujuh  Peraturan Pemerintah Terkait dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI.

Dalam rapat juga disimpulkan kalau keputusan tiga lembaga ini didasarkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengelola program infotainmen dan reality show. Terutama pada  norma agama, norma sosial, kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI.

Sebagai langkah pertama, KPI akan merevisi P3SPS ini. “Tetapi kami hanya mengatur siarannya. Bukan para pekerjanya,” kata Koordinator Bidang Isi Siaran, Ezki Suyanto.

Ezki menambahkan urusan pekerjanya apakah akan dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau tidak tergantung pada Dewan Pers. “Kami hanya urusan siarannya, bukan pekerjanya,” kata Ezki

Sumber: Tempointeraktif.Com

One thought on “Tiga Lembaga Sepakat Sensor Infotainment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s